Prajurit TNI Segera Dapat Remunerasi

Berita

Tuesday, 01 December 2009 21:18

Pemerintah segera memberlakukan remunerasi tambahan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia dan pegawai negeri sipil di lingkungan TNI mulai 2010.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa Departemen Pertahanan dan TNI merupakan satu dari sembilan instansi yang pada 2010 akan mendapatkan remunerasi tambahan. Langkah itu sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah. ”Remunerasi ini akan berselimutkan kebijakan reformasi birokrasi,” kata Purnomo saat berlangsung rapat kerja bersama Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dengan Komisi I DPR di Gedung DPR,Jakarta,kemarin.

Selain remunerasi, Purnomo juga mengatakan bahwa pemerintah sedang merumuskan pemberian tunjangan khusus bagi prajurit TNI yang bertugas menjaga wilayah yang berbatasan dengan negara lain, baik di darat maupun laut. Saat ini terdapat sekitar 9.000 personel TNI yang bertugas di wilayah-wilayah perbatasan.

Tak kurang dari 400 prajurit bertugas di perbatasan laut dan pulau-pulau terdepan. Sementara di wilayah perbatasan darat dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini terdapat 9.000 prajurit. ”Serta 200 prajurit yang melakukan tugas pemantauan secara mobile, akan mendapatkan tunjangan khusus dan sudah ada pembicaraan dengan Menteri Keuangan dan Meneg PAN,”kata Purnomo.

Menurut dia, pemberian tunjangan khusus bagi prajurit TNI di wilayah perbatasan itu akan ditetapkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Mantan Menteri ESDM ini mengungkapkan, anggaran 2010 Departemen Pertahanan dan TNI mendapat anggaran sekitar Rp42,3 triliun yang diprioritaskan untuk kesejahteraan prajurit, mendukung operasional satuan, pemeliharaan dan perawatan alutsista, serta pendidikan.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Susanto menyampaikan program prioritas untuk anggaran TNI 2010 meliputi peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan PNS beserta keluarganya. Peningkatan kesejahteraan tersebut meliputi penyesuaian kenaikan gaji TNI atau PNS sebesar lima persen dari gaji pokok dan pemberian gaji ketiga belas. Djoko juga menyatakan terdapat peningkatan kenaikan uang lauk pauk TNI dan uang makan PNS sebesar Rp5.000.

”Untuk uang lauk pauk dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 serta uang makan PNS dari Rp15.000 menjadi Rp20.000,” kata Djoko. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsuddin mengatakan, untuk proses remunerasi ini butuh anggaran sekitar Rp17,5 triliun. ”Kalau pemerintah tidak sanggup memenuhinya, akan ada pengecilan dari total kebutuhan,” ujarnya.

Remunerasi akan diberlakukan dari prajurit pangkat prajurit dua sampai perwira tinggi bintang dua. ”Nantinya pangkat bintang tiga dan bintang empat tidak akan kena remunerasi,”ujar Sjafrie. Sampai saat ini Departemen Pertahanan masih terus melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi. Pasalnya, remunerasi TNI mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan departemen lain.

”Ada tiga faktor yang menyebabkan proses remunerasinya berbeda,”kata Sjafrie. TNI, kata Sjafrie,mempunyai faktor ikatan dinas serta faktor soliditas. ”Tidak bisa hanya pangkat tertentu mendapatkan remunerasi,” katanya. Selain itu,sistem waktu kerja TNI yang berbeda dengan instansi lain. Rencana Departemen Pertahanan dan TNI menaikkan gaji serta tunjangan prajurit TNI mendapatkan dukungan dari anggota Komisi I.

Anggota komisi I DPR, Tjahjo Kumolo, bahkan mengajukan usul kenaikan gaji TNI dan PNS di lingkungan TNI sebesar 10%. ”Selain kenaikan gaji 10%, uang lauk pauk TNI seharusnya Rp50.000 dan uang makan PNS menjadi Rp25.000,”katanya. Dalam kesimpulan rapat kerja tersebut, Ketua Komisi I Kemal Aziz Stamboel menyatakan Komisi I akan mendesak pemerintah merealisasikan usulan kenaikan gaji, uang lauk pauk, dan makan, termasuk tunjangan bagi prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan.

”Kesejahteraan prajurit merupakan pilar profesionalisme TNI,”katanya. Di tempat terpisah, anggota Komisi I Tantowi Yahya menyampaikan bahwa untuk peningkatan kesejahteraan prajurit sebaiknya departemen Pertahanan dan TNI dapat berkoordinasi dengan departemen teknis lain.

”Ini untuk menyiasati anggaran yang TNI yang terbatas,” ujarnya. Dengan begitu, anggaran TNI yang banyak tersedot untuk biaya operasional dan pegawai dapat dialihkan untuk peremajaan alutsista. Seiring dengan itu diperlukan juga perampingan struktur TNI yang dinilainya masih terlalu besar. ”Struktur TNI kita gemuk, komando teritorial seharusnya difokuskan pada daerah konflik dan perbatasan,”katanya.